By. Mang Anas
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah harapan besar bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia masa depan. Namun, di lapangan, program ini justru terjebak dalam pusaran tata kelola yang carut-marut. Alih-alih menjadi program sosial yang menggerakkan ekonomi akar rumput, MBG saat ini lebih terlihat seperti proyek raksasa yang rentan terhadap kepentingan segelintir elit.
Akar Masalah : Mengapa Tata Kelola Kita "Carut Marut"?
Kegagalan sistemik MBG saat ini berpangkal pada tiga dosa besar tata kelola :
1. Obsesi "Rara Jonggrang" dan Kontruksi Fisik
Pemerintah tampak lebih terobsesi pada target fisik—seperti mendirikan bangunan koperasi di tempat yang tidak strategis atau membangun dapur raksasa dalam waktu singkat—daripada membangun sistem operasional yang berkelanjutan. Hasilnya? Bangunan-bangunan mangkrak di pinggir hutan atau gunung yang tidak memiliki output ekonomi, karena operasionalnya tidak direncanakan secara matang sejak awal. Fokus pada "kecepatan membangun" ini sering kali menutupi ketidaksiapan manajemen di lapangan.
2. Fenomena "Yayasan Siluman" dan Ekonomi Rente
Sentralisasi dapur adalah karpet merah bagi praktik ekonomi rente. Ketika dapur dikelola dengan kapasitas ribuan porsi, ia menciptakan "permintaan massal" yang hanya bisa dipenuhi oleh segelintir pemain besar atau yayasan yang memiliki akses ke kekuasaan. Ini mematikan transparansi. Kita melihat celah lebar di mana anggaran "menguap" melalui mark-up harga atau pemotongan jatah gizi demi keuntungan pihak ketiga. Dapur sentralistik adalah kuburan bagi akuntabilitas.
3. Mitos Lokalitas Pasar Regional
Ada klaim bahwa dapur MBG sudah menggunakan pasokan lokal karena mengambil dari pasar-pasar regional, seperti contoh Pasar Induk Cikurubuk untuk wilayah Tasikmalaya atau Pasar Induk Jatibarang untuk wilayah Indramayu. Namun, ini adalah kesesatan logika (logical fallacy). Membeli di pasar regional tidak serta-merta berarti memberdayakan ekonomi desa.
Pada kenyataannya, pasokan di pasar-pasar tersebut didominasi oleh tengkulak besar. Petani, peternak, dan pengrajin tempe di desa-desa sekitar justru tetap "terpukul" karena harga beli tengkulak di tingkat "farm-gate" ditekan serendah mungkin agar mereka bisa menjual murah ke pasar regional. Nilai tambah (margin keuntungan) berhenti di meja pedagang besar, bukan di tangan produsen desa.
Merekonstruksi Sistem : Kembali ke Akar
Jika ingin menyelamatkan program MBG dan Koperasi Merah Putih sekaligus, kita harus berani merombak total model operasionalnya. Kita tidak bisa hanya menambal kebocoran; kita harus mengganti sistemnya.
A. Membubarkan Monopoli Dapur Sentral
Model dapur sentral dengan ribuan porsi adalah anomali logistik yang berbahaya bagi keamanan pangan. Dapur ini harus dibubarkan. Solusinya adalah desentralisasi dapur ke setiap sekolah. Dengan kapasitas 200–300 porsi per hari, sekolah memiliki kendali penuh atas kualitas masakan. Ini adalah SOP paling logis : masak pagi, sajikan hangat, awasi langsung. Keamanan pangan tidak bisa di-remote control dari Jakarta.
B. Koperasi Merah Putih sebagai "Aggregator" Ekonomi
Koperasi Merah Putih harus direposisi. Jangan jadikan koperasi sebagai "penjual ritel" yang bersaing dengan warung kecil, tapi jadikan mereka sebagai Aggregator (Pengumpul) Strategis.
Sistem Sourcing : Petani, peternak, dan produsen rumahan di desa mengirimkan hasil bumi mereka ke Koperasi Merah Putih.
Fungsi Koperasi : Koperasi melakukan sortir, standarisasi kualitas, dan pengemasan. Koperasi lah yang kemudian menyuplai bahan baku ke dapur sekolah (sistem B2B).
Dampak : Dengan memotong jalur tengkulak di pasar regional, harga beli ke petani menjadi lebih tinggi, sementara harga jual ke dapur sekolah tetap kompetitif karena memangkas rantai distribusi yang panjang. Ini adalah mekanisme "Short Food Supply Chain" yang menyejahterakan desa.
C. Menata Ulang Segmen Pasar (B2B vs B2C)
Untuk menghindari konflik horizontal dengan warung kecil, kita harus tegas dalam pembagian peran:
Warung Kecil (B2C) : Tetap menjadi urat nadi konsumsi rumah tangga harian. Jangan paksa warga belanja ke koperasi.
Koperasi (B2B) : Fokus sebagai penyedia logistik untuk dapur dapur MBG yang dikelola oleh kantin kantin sekolah. Koperasi tidak boleh "mencaplok" pasar ritel yang sudah dikuasai warung.
Pasar Regional : Penting untuk menjaga agar pasar regional tetap menjalankan peran alaminya sebagai tulang punggung rantai pasok bagi warung-warung kecil di pedesaan. Melalui warung-warung inilah kebutuhan harian rumah tangga terpenuhi secara mandiri.
Dengan memisahkan segmen pasar—di mana koperasi fokus pada suplai dapur sekolah (B2B) dan warung fokus pada konsumen rumah tangga (B2C)—kita justru sedang merawat ekosistem ekonomi desa agar tetap hidup berdampingan, bukan saling mematikan."
Penutup : Mengembalikan MBG ke Jalan yang Benar
Kegagalan program MBG dan operasional Koperasi Merah Putih yang hidup kembang kempis saat ini adalah peringatan, bahwa pembangunan yang tidak berangkat dari realita akar rumput akan selalu gagal. Jika pemerintah terus memaksakan model sentralistik dengan mengabaikan ekosistem desa, program ini hanya akan menjadi proyek raksasa yang meninggalkan jejak korupsi dan kekecewaan.
Sudah saatnya MBG dan Koperasi Merah Putih dikembalikan ke fungsinya : membebaskan anak-anak dari kelaparan, dan dari potensi keracunan massal, sambil menghidupkan kemandirian ekonomi desa. Kita tidak butuh bangunan megah yang kosong, kita butuh dapur sekolah yang berasap dan koperasi desa yang sibuk menyalurkan hasil panen rakyat. Kemakmuran tidak akan turun dari Jakarta, ia harus tumbuh dari tangan petani dan koperasi di pelosok desa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar